EKONOMI DAN PEMBIAYAAN PENDIDIDKAN
UJIAN
TENGAH SEMESTER
Sabtu, 26
Oktober 2013
Disampaikan untuk Memenuhi Sebagian dari
Syarat
Menempuh Mata Kuliah Ekonomi dan
Pembiayaan Pendididkan
Program Studi Magister/Manajemen
Pendidikan
PPs FKIP Universitas Bengkulu Semester 2
Tahun Akademik 2013/1014
Dosen Dr. Aliman, M.Pd
 |
|||||
 |
|
||||
Oleh
JON SASTRO
PROGRAM
STUDI
MAGISTER
ADMINISTRASI/MANAJEMEN PENDIDIKAN
PROGRAM
PASCASARJANA FKIP
UNIVERSITAS
BENGKULU
2013
SOAL
1.
Pertumbuhan
ekonomi diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu
Negara/daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik. Disamping
itu pula pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas
produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan
nasional. Sehingga dapat dijelaskan sebagai berikut:
a.
Faktor-faktor
yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ada lima yaitu:
1)
Faktor Sumber Daya Manusia, Pertumbuhan
ekonomi sangat dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor
terpenting dalam proses pertumbuhan dan pembangunan, cepat lambatnya proses
pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek
pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses
pembangunan. 2) Faktor Sumber Daya Alam, sumber daya alam memang merupakan faktor
yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan. Namun demikian, sumber daya alam
saja tidak menjamin keberhasilan proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi,
apabila tidak didukung oleh kemampaun sumber daya manusianya dalam mengelola
sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud dinataranya
kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan
laut. 3) Faktor Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi, Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat
mendorong adanya percepatan proses pertumbuhan, pergantian pola kerja yang
semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak
kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas
pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan
laju pertumbuhan perekonomian. 4) Faktor
Budaya, Faktor budaya dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong
proses pertumbuhan tetapi dapat juga menjadi penghambat pertumbuhan. Budaya
yang dapat mendorong pertumbuhan diantaranya sikap kerja keras dan kerja
cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pertumbuhan
diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya. Dan yang terakhir
5) Sumber Daya Modal, Sumber daya
modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber
daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan
kelancaran pertumbuhan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat
meningkatkan produktivitas.
.
b.
Apa
indikator-indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan
ekonomi suatu bangsa/daerah
1)
Pendapatan
Nasional Riil, indicator ini merupakan indicator
yang digunakan berbagai Negara dalam menghitung pertumbuhan ekonomi dalam
jangka waktu panjang. Negara dikatakan tumbuh ekonominya jika pendapatan
nasional riilmenunjukan output secara keseluruhan dari barang jadi dan jasa
suatu Negara. 2) pendapatan Riil Per
kapita, indicator ini juga digunakan berbagai Negara dalam menghitung
pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu panjang. Ekonomi suatu Negara dikatakan
tumbuh jika pendapatan masyarakatnya meningkat dari waktu ke waktu. 3) kesejahteraan Penduduk, terjadi
peningkatan kesejahteraan material yang terus-menerus dan berjangka panjang.
Hal ini dapat di tinjau dari kelancaran distribusi barang dan jasa. Distribusi
yang lancer menunjukan distribusi pendapatan per kapita pada seluruh wilayah
Negara. Peningkatan kesejahteraan terjadi secara meratapada seluruh kawasan.
Tingkat kesejahteraan dapat pula diukur dengan pendapatan rill per kapita. 4) tenaga kerja dan pengangguran, indikator
yang trakhir yang dapat menjadi indikator menghitung tingkat pertumbuhan
ekonomi yaitu dilihat dari jumlah tenaga kerja dan jumlah pengangguran di suatu
Negara.
2.
Konsep-konsep
dasar dalam pembiayaan pendidikan
Secara konseptual hal tersebut sejalan dengan
unsur-unsur utama dalam organisasi yaitu man (manusia), material (bahan-bahan),
money (uang) dan method(metode). Dengan demikian pembiayaan akan terkait dengan
ketersediaan unsur uang dalam organisasi, termasuk organisasi pendidikan.
Pembiayaan untuk pendidikan berarti merencanakan bagaimana uang tersebut
diperoleh dan bagaimana menggunakan uang tersebut untuk keperluan kegiatan
pendidikan di tingkatan satuan pendidikan atau wilayah tertentu.
Namun demikian, dalam memahami pembiayaan
pendidikan tersebut kita perlu memahami
konsep dan teori dasar yang dapat menjelaskan mengapa dan bagaimana
dasar pemikiran pembiayaan pendidikan, pola pembiayaan pendidikan dan tujuan
yang ingin dicapai dari suatu aktivitas pembiayaan pendidikan. Dalam kaitan ini
mengapa negara turut bertanggung jawab dalam pembiayaan pendidikan dan
bagaimana peran instutusi dan masyarakat dalam membiayai pendidikan.
Memperhatikan hal di atas maka konsep dasar
pembiayaan pendidikan akan mencakup tentang: teori dasar ekonomi pendidikan,
pengertian pembiayaan pendidikan, model-model pembiayaan pendidikan dan permasalahan pembiayaan pendidikan di indonesia.
A.
Human Capital
Theory and Cost Benefit
Analysis
Teori human capital adalah suatu pemikiran yang menganggap
bahwa manusia merupakan suatu bentuk kapital atau barang modal sebagaimana
barang-barang modal lainnya, seperti tanah, gedung, mesin, dan sebagainya.
Human capital dapat didefinisikan sebagai jumlah total dari pengetahuan, skill,
dan kecerdasan rakyat dari suatu negara. Investasi tersebut (human capital)
dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tingkat konsumsi yang lebih tinggi di
masa yang akan datang.
Teori human capital tercermin keterampilan, pengetahuan dan
produktivitas sumber daya manusia. Lebih lanjut dikemukakannya bahwa terdapat
model investasi dalam bentuk sumber daya manusia yang secara langsung atau
tidak melakukan hubungan antara indikator pendidikan di satu pihak dan
indikator ekonomi di lain pihak. Model yang dimaksudkan adalah model analisis
biaya dan keuntungan pendidikan. Model ini merupakan metodologi yang sangat
penting dalam melakukan analisis untuk investasi pendidikan dan dapat membantu
pengambilan keputusan untuk memutuskan dan memilih diantara alternatif alokasi
sumber-sumber pendidikan yang terbatas agar mampu memberikan kemampuan yang
paling tinggi
B. Pengertian
Pembiayaan Pendidikan
Secara bahasa biaya
dapat diartikan pengeluaran, dalam istilah ekonomi, biaya/pengeluaran dapat
berupa uang atau bentuk moneter lainnya. Biaya pendidikan merupakan salah satu
komponen instrumentalyang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan.
Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis
pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk
uang maupun barang dan tenaga.
Biaya dalam pendidikan
meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari
biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan
kegiatan belajar siswa seperti pembelian alat-alat pembelajaran, penyediaan
sarana pembelajaran, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan
pemerintah, orang tua maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung
berupa keuntungan yang hilang dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang yang
dikorbankan oleh siswa selama belajar, contohnya, uang jajan siswa, pembelian
peralatan sekolah.
Pembiayaan sekolah
adalah proses dimana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan
mengoperasionalkan sekolah di berbagai wilayah geografis dan tingkat pendidikan
yang berbeda-beda. Pembiayaan sekolah ini berkaitan dengan bidang politik
pendidikan dan program pembiayaan pemerintah serta administrasi sekolah.
Beberapa istilah yang sering digunakan dalam pembiayaan sekolah, yakni school
revenues, school expenditures, capital dan current cost. Dalam pembiayaan
sekolah tidak ada pendekatan tunggal dan yang paling baik untuk pembiayaan
semua sekolah karena kondisi tiap sekolah
berbeda.
C. Model Pembiayaan
Pendidikan
1. Model Pembiayaan Pendidikan di Negara maju
Terdapat 12 model
pembiayaan pendidikan yang ada dan dipergunakan di Negara maju, yang terdiri
dari:
1) Model Flat Grant
Merupakan metode tertua, paling sederhana dan paling tak
seimbang dalam pembiayaan sekolah. Bantuan negara kepada sekolah distrik lokal
berdasarkan suatu jumlah tertentu yang dikalikan dengan jumlah siswa.
2) Foundation Plan
Merupakan pendekatan yang paling umum, tujuannya adalah untuk
menjamin suatu pengeluaran minimum tahunan per siswa untuk semua sekolah
distrik di negara bagian.
3) Power-equalizing Plan
Banyak negara bagian yang mulai mengadopsi beberapa bentuk dari
rencana terbaru. Negara bagian membiayai suatu persentase pengeluaran dari
sekolah lokal dalam ratio kebalikan terhadap kekayaan distrik.
4) Weighted Student Plan
Para siswa weighted secara proporsi pada karakteristik spesial
mereka (cacat dll) atau program khusus (bilingual dll) untuk menentukan biaya
pendidikan per siswa.
5) Model Perencanaan Pokok
Jaminan Pajak (Guaranted Tax Base Plan)
Model ini dibatasi dengan menentukan penafsiran penilaian per
siswa yang menjadi jaminan negara diperuntukkan bagi wilayah sekolah setempat.
Bantuan negara menjadi berbeda antara apa yang diterima daerah per siswa dengan
jaminan negara per siswa. Pembagian presentasenya sangat tinggi di sekolah
distrik yang miskin, dan rendah di sekolah distrik yang kaya/ sejahtera.
6) Model Persamaan Persentase
(Persentage Equalizing Model)
Model ini dikembangkan tahun 1920-an, lebih banyak memberikan
sumbangan yang dibutuhkan pada tiap murid & guru ke daerah-daerah yang
kurang makmur. Dalam program yang sama, jumlah pembayaran yang disetujui
dihitung bagi setiap siswa, tiap guru, atau bagian lain yang di
butuhkan. Jumlah yang diperlukan berubah-ubah tiap bagian sesuai
keperluan.
7) Model Pendanaan Negara
Sepenuhnya (Full State Funding Model)
Model ini merupakan rencana yang dirancang untuk mengeliminir
perbedaan local dalam hal pembelanjaan dan perpajakan. Pendanaan sekolah akan
dikumpulkan ditingkat negara dan diberikan ke sekolah distrik dengan dasar yang
sama. Asas keadilan tentang perlakuan terhadap siswa dan pembayar pajak, serta
pembiayaan pendidikan berdasarkan tingkat kekayaan yang dimiliki. Untuk
menghindari banyaknya anak pada masyarakat miskin meninggalkan pendidikan
sehingga muncul masalah pengangguran dan kesejahteraan bagi generasi
penerusnya.
8) Model Sumber Pembiayaan (The Resources Cost Model)
Model ini dikembangkan Hambers dan Parrish yang menyediakan
suatu proses penentuan pembiayaan pendidikan yang mencerminkan kebutuhan
berbeda dari kondisi ekonomi di setiap daerah. Model ini menurut Sergivanni
tidak bersangkutan dengan pendapatan pajak maupun kekayaan suatu daerah.
9) Model Surat Bukti/
Penerimaan (Models of Choice and
Voucher Plans)
Model ini memberikan dana untuk pendidikan langsung kepada
individu atau institusi rumah tangga berdasarkan permintaan pendidikan. Mereka
diberikan surat bukti penerimaan dana untuk bersekolah melalui sistem voucher
yang mencerminkan subsidi langsung kepada pihak yang membutuhkan yaitu murid.
10) Model Berdasarkan Pengalaman (Historic Funding)
Model ini sering disebut Incrementalism, dimana biaya yang
diterima satu sekolah mengacu pada penerimaan tahun yang lalu, dengan hanya
penyesuaian.
11) Model Berdasarkan Usulan (Bidding Model)
Model ini sekolah mengajukan usulan pada sumber dana dengan
berbagai acuan, kemudian sumber dana meneliti usulan yang masuk, dan
menyesuaikan dengan criteria.
12) Model Berdasarkan Kebijaksanaan (Descretion Model)
Model ini penyandang dana melakukan studi terlebih dahulu untuk
mengetahui komponen-komponen apa yang perlu dibantuberdasarkan prioritas pada
suatu tempat dari hasil eksplorasinya.
D. Permasalahan Pembiayaan
Pendidikan di Indonesia
Beberapa masalah
efisiensi pengajaran di dindonesia adalah mahalnya biaya pendidikan, waktu yang
digunakan dalam proses pendidikan, mutu pegajar dan banyak hal lain yang
menyebabkan kurang efisiennya proses pendidikan di Indonesia. Yang juga
berpengaruh dalam peningkatan sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik.
Masalah mahalnya biaya pendidikan di Indonesia sudah menjadi rahasia umum bagi
kita. Sebenarnya harga pendidikan di Indonesia relative lebih randah jika kita
bandingkan dengan Negara lain yang tidak mengambil sistem free cost
education. Namun mengapa kita menganggap pendidikan di Indonesia cukup
mahal? Hal itu tidak kami kemukakan di sini jika penghasilan rakyat Indonesia
cukup tinggi dan sepadan untuk biaya pendidikan.
Jika kita berbicara
tentang biaya pendidikan, kita tidak hanya berbicara tenang biaya sekolah,
training, kursus atau lembaga pendidikan formal atau informal lain yang
dipilih, namun kita juga berbicara tentang properti pendukung seperti buku, dan
berbicara tentang biaya transportasi yang ditempuh untuk dapat sampai ke
lembaga pengajaran yang kita pilih. Di sekolah dasar negeri, memang benar jika
sudah diberlakukan pembebasan biaya pengajaran, nemun peserta didik tidak hanya
itu saja, kebutuhan lainnya adalah buku teks pengajaran, alat tulis, seragam
dan lain sebagainya yang ketika kami survey, hal itu diwajibkan oleh pendidik
yang berssngkutan. Yang mengejutkanya lagi, ada pendidik yang mewajibkan les
kepada peserta didiknya, yang tentu dengan bayaran untuk pendidik tersebut.
Selain masalah mahalnya biaya pendidikan di Indonesia, masalah lainnya adalah
waktu pengajaran. Dengan survey lapangan, dapat kita lihat bahwa pendidikan
tatap muka di Indonesia relative lebih lama jika dibandingkan negara lain.
Dalam pendidikan formal di sekolah menengah misalnya, ada sekolah yang jadwal
pengajarnnya perhari dimulai dari pukul 07.00 dan diakhiri sampai pukul 16.00.
Hal tersebut jelas tidak efisien, karena ketika kami amati lagi, peserta didik
yang mengikuti proses pendidikan formal yang menghabiskan banyak waktu
tersebut, banyak peserta didik yang mengikuti lembaga pendidikan informal lain
seperti les akademis, bahasa, dan sebagainya. Jelas juga terlihat, bahwa proses
pendidikan yang lama tersebut tidak efektif juga, karena peserta didik akhirnya
mengikuti pendidikan informal untuk melengkapi pendidikan formal yang dinilai
kurang.
Pendidikan bermutu itu
mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus
dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya
pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat
masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang
miskin tidak boleh sekolah.
Makin mahalnya biaya
pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan
MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). MBS di Indonesia pada realitanya lebih
dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana. Karena itu, Komite Sekolah/Dewan
Pendidikan yang merupakan organ MBS selalu disyaratkan adanya unsur pengusaha.
Asumsinya, pengusaha memiliki akses atas modal yang lebih luas. Hasilnya,
setelah Komite Sekolah terbentuk, segala pungutan uang selalu berkedok, “sesuai
keputusan Komite Sekolah”. Namun, pada tingkat implementasinya, ia tidak
transparan, karena yang dipilih menjadi pengurus dan anggota Komite Sekolah
adalah orang-orang dekat dengan Kepala Sekolah. Akibatnya, Komite Sekolah hanya
menjadi legitimator kebijakan Kepala Sekolah, dan MBS pun hanya menjadi
legitimasi dari pelepasan tanggung jawab negara terhadap permasalahan
pendidikan rakyatnya.
Pendidikan berkualitas
memang tidak mungkin murah, atau tepatnya, tidak harus murah atau gratis.
Tetapi persoalannya siapa yang seharusnya membayarnya? Pemerintahlah sebenarnya
yang berkewajiban untuk menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan
menjamin akses masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Akan
tetapi, kenyataannya Pemerintah justru ingin berkilah dari tanggung jawab.
Padahal keterbatasan dana tidak dapat dijadikan alasan bagi Pemerintah untuk
tidak turut dalam penanganan pendidikan.
3.
Jenis-jenis
kategori pembiayaan pendidikan, apa alasannya bahwa dikatakan biaya pendidikan
tidak bisa dipisahkan keterkaitannya dengan lingkungan
Dalam teori
maupun praktik pembiayaan pendidikan, dikenal beberapa kategori biaya
pendidikan. Pertama biaya langsung
(direct cost) dan biaya tidak
langsung (indirect cost) . Biaya langsung adalah segala bentuk pengeluaran
yang secara langsung menunjang dalam penyelenggaraan pendidikan. Biaya langsung
terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan
pengajaran dan kegiatan belajar mengajar siswa, berupa pembelian alat-alat
pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan
oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak
langsung adalah pengeluaran yang secara tidak langsung menunjang proses
pendidikan akan tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di
Sekolah. Atau bisa berupa keuntungan yang hilang (earning forgone) dalam bentuk
biaya kesempatan yang hilang (opportunity cost) yang dikorbankan oleh siswa
selama belajar.
Kategori yang
kedua adalah biaya pribadi (private
cost) dan biaya sosial (social
cost). Biaya pribadi adalah pengeluaran keluarga untuk pendidikan atau
dikenal juga pengeluaran rumah tangga (household expenditure). Biaya sosial
adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui Sekolah
maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah yang kemudian digunakan
untuk membiayai pendidikan. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah pada
dasarnya termasuk biaya sosial. Ketiga, biaya dalam bentuk uang (monetary cost)
dan bukan uang (non monetary cost).
Mengapa
biaya pendidikan tidak bisa dipisahkan keterkaitannya dengan lingkungan?
Pendidikan
merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.
Pendidikan menduduki posisi penting dalam pembangunan suatu bangsa. Pendidikan
berpengaruh pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat menentukan
nasib bangsa.
Dunia pendidikan
tidaklah sebatas mengetahui ilmu dan memahaminya, akan tetapi dalam dunia
pendidikan sangat berhubungan dengan dunia luar yang nyata. Pendidikan terdiri
dari berbagai elemen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang
diharapkan bersama, dari hal itu dapat disebut bahwa pendidikan sebagai suatu system.
Pendidikan
sebagai suatu sistem tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan baik fisik maupun
makhluk hidup yang lain, karena pelajaran tidak hanya didapat dari pelajaran
sekolah ataupun lembaga pendidikan formal, namun pendidikan juga membutuhkan
pelajaran dari alam atau lingkungan sekitar. Selain itu pendidikan tidak lepas
dari pembiayaan maka dapat dikaitkan bahwa pendidikan mempengaruhi ekonomi,
sebaliknya ekonomi mempengaruhi pendidikan. Orang yang ingin mencicipi
pendidikan harus punya modal atau ekonomi yang kuat, begitu juga orang
berpendidikan dapat merubah perekonomian mereka. Sehingga biaya pendidikan
tidak bisa lepas dari lingkungan, karena lingkungan (SDA) sangat mempengaruhi
perekonomian bangsa.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar